Contoh Dokumen Prosedur Operasional Standar (POS) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah/Madrasah.

Berikut adalah contoh dokumen Prosedur Operasional Standar (POS) atau SOP Satgas TPPK.

Contoh Dokumen Rincian Tugas Tim TPPK.

Berikut adalah contoh rincian Uraian Tugas (Job Description) untuk masing-masing jabatan dalam Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Contoh Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah/Madrasah tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

Contoh Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah/Madrasah tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sesuai dengan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023.

Kinerja Satuan Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan.

Kinerja sekolah atau madrasah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sangat ditentukan oleh ketegasan sikap terhadap praktik perundungan dan kekerasan. Secara operasional, kinerja ini merefleksikan komitmen sekolah/madrasah melalui kepemilikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang nyata, yang ditinjau dari keberadaan tim resmi serta tata laksana pelaporan yang jelas. Sekolah/madrasah yang berkinerja dengan baik tidak hanya memandang keamanan sebagai himbauan kepatuhan moral, tetapi sebagai kewajiban sistemik yang diatur melalui rujukan formal bagi seluruh warga sekolah guna memastikan setiap individu terlindungi dari segala bentuk intimidasi sesuai dengan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Membangun Ekosistem Lingkungan Sekolah yang Inklusif.

Dalam konteks inklusif, ketika guru siap mendidik, orang tua siap menerima, dan murid siap berinteraksi, maka terciptalah lingkungan belajar yang harmonis.

Contoh Dokumen SOP Penanganan Murid Disabilitas/berkebutuhan khusus.

Contoh Dokumen SOP Penanganan Murid Disabilitas/berkebutuhan khusus.

Cotoh format Program Pembelajaran Individual (PPI)

Cotoh format atau template untuk Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi anak yang berkebutuhan khusus atau perlu bantuan lebih.

Komitmen dan Kinerja Sekolah/Madrasah dalam Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Inklusif. Apa dan bagaimana bukti kinerjanya!

Pendidikan inklusif di Indonesia bukan sekadar pilihan biasa, melainkan amanat konstitusi dan regulasi yang mengikat dan sekolah harus patuh dan melaksanakannya. Kinerja sekolah/madrasah dalam menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif didefinisikan sebagai kesediaan institusi untuk menerima murid penyandang disabilitas serta kepemilikan prosedur penyesuaian layanan yang konkret. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi murid Penyandang Disabilitas, yang sekaligus juga menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin partisipasi penuh murid berkebutuhan khusus.

Daftar Sasaran Akreditasi (Sementara) Tahun 2026.

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Menengah (BANPDM) Provinsi Banten telah mengeluarkan Surat Keputusan  Ketua BAN PDM Nomor 008/BAN-PDM/SK/2026 tentang Penetapan Kuota Visitasi Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2026.

Contoh Dokumen POS dalam Mewujudkan Sekolah Aman dan Nyaman.

Contoh Sederhana Dokumen Prosedur Operasional Standar (POS) dalam mewujudkan sekolah/madrasah yang aman dan nyaman sesuai Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.

Membangun Kesetaraan Gender di Sekolah/Madrasah yang Homogen. (Implementasi dan Bukti Kinerja).

Implementasi penerapan kesetaraan gender pada sekolah atau madrasah dengan lingkungan homogen memiliki tantangan unik dalam mewujudkan iklim lingkungan belajar yang membangun kesadaran terhadap kesetaraan gender. Kinerja ini didefinisikan sebagai upaya sistematis sekolah dalam membangun kesadaran gender melalui proses pembelajaran, partisipasi dalam berbagai kegiatan, serta berbagai dukungan lainnya, meskipun seluruh muridnya memiliki jenis kelamin yang sama. Indikator ini tidak hanya berfokus pada wacana gender, tetapi juga mengukur kinerja sekolah dalam memfasilitasi hak sipil warga sekolah/madrasah yang berlatar belakang minoritas untuk beribadah, serta menjamin hak yang sama bagi setiap individu untuk berkiprah secara maksimal dalam seluruh kegiatan di sekolah/madrasah guna menyiapkan mereka menjadi warga dunia yang inklusif.

Membangun Kesetaraan Gender di Sekolah/Madrasah yang Heterogen. (Implementasi dan Bukti Kinerja).

Kinerja sekolah atau madrasah dalam menciptakan iklim lingkungan belajar yang inklusif merupakan dasar dalam membangun kesadaran terhadap kesetaraan gender. Secara operasional, kinerja ini diartikan sebagai upaya sistematis sekolah dalam membangun kesadaran gender melalui proses pembelajaran, partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah/madrasah, serta penyediaan dukungan lainnya. Indikator ini juga menjadi tolok ukur penting dalam memfasilitasi hak sipil warga sekolah, termasuk kelompok minoritas, untuk beribadah dengan tenang serta memberikan hak yang sama bagi setiap individu untuk berkiprah dalam berbagai aspek/kegiatan tanpa diskriminatif.

Contoh Surat Perintah Pelaksanaan Identifikasi Karakteristik Murid Sebagai Bagian dari Identifikasi Dini dalam Mewujudkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Dalam mewujudkan sekolah Aman dan Nyaman Sesuai Permendikdasmen No 6 Tahun 2026.

Maka sekolah penting untuk identifikasi Karakteristik Murid dari dini. Sebagai kepala sekolah bisa mengenang seluruh guru untuk identifikasi.

Contoh Dokumen Kebijakan dalam Fasilitasi Hak Sipil bagi Murid dalam Beribadah dan Berbudaya.

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman adalah keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang dibangun di lingkungan Sekolah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital demi menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah.

Fasilitasi Hak Sipil bagi Murid dalam Beribadah dan Berbudaya. Apa dan bagaimana Bukti Evidennya?

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah dan madrasah harus menjadi pusat kebudayaan di mana nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Kinerja sekolah/madrasah dalam mewujudkan iklim lingkungan belajar yang kondusif antara lain diukur dari sejauh mana institusi tersebut mampu memfasilitasi hak sipil warganya untuk beribadah dan berbudaya sesuai keyakinan masing-masing. Secara operasional, hal ini mencakup pemenuhan hak murid untuk mendapatkan pendidikan keagamaan yang relevan, serta perlindungan hak bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjalankan ritus keagamaan dan ekspresi budaya mereka tanpa diskriminasi.

Kinerja Sekolah/Madrasah dalam Membangun Sikap Positif terhadap Keberagaman.

Ketika setiap elemen sekolah/madrasah, mulai dari pimpinan hingga staf dapat menunjukkan keteladanan dalam menghargai keragaman, maka suasana tersebut secara alami akan diserap oleh murid sebagai norma perilaku yang terpuji yang membudaya.

Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah dalam Mengelola Kurikulum Sesusai Kebutuhan Murid, Visi, dan Misi.

Dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu, kepala satuan pendidikan harus mampu menyelaraskan strategi pengelolaan kurikulum dengan tujuan jangka panjang sekolah/madrasah. Kinerja kepala sekolah/madrasah dalam mewujudkan kurikulum yang relevan merupakan kemampuan pimpinan dalam mengelola kurikulum agar dapat mencapai visi misi sekolah/madrasah yang telah ditetapkan, serta mampu memanfaatkan berbagai data agar kurikulum tersebut benar-benar relevan dengan kebutuhan belajar murid. Upaya ini merupakan upaya dalam mewujudkan sebuah komitmen untuk menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual bagi setiap murid.

Jadwal Libur dan Kegiatan Pembelajaran Selama Bulan Ramadhan 1447 H tahun 2026.

Surat Edaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang tanggal 13 Februari 2026, tentang kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Pandeglang.

Keputusan Bersama Tentang Libur dan Cuti Bersama tahun 2026.

Surat Edaran Bersama Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN RB, Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025, Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Kinerja Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Mekanisme Evaluasi Penerapan Kurikulum.

Evaluasi yang rutin memungkinkan sekolah untuk mendeteksi dini kendala-kendala dalam proses pembelajaran sebelum masalah tersebut berlarut-larut dan berdampak sistemik pada kualitas lulusan. Melalui evaluasi yang jujur dan mendalam, kurikulum satuan pendidikan akan selalu tumbuh menjadi lebih adaptif, efisien, dan mampu memberikan dampak positif yang maksimal bagi tumbuh kembang murid-murid.