Fasilitasi Hak Sipil bagi Murid dalam Beribadah dan Berbudaya. Apa dan bagaimana Bukti Evidennya?

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah dan madrasah harus menjadi pusat kebudayaan di mana nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Kinerja sekolah/madrasah dalam mewujudkan iklim lingkungan belajar yang kondusif antara lain diukur dari sejauh mana institusi tersebut mampu memfasilitasi hak sipil warganya untuk beribadah dan berbudaya sesuai keyakinan masing-masing. Secara operasional, hal ini mencakup pemenuhan hak murid untuk mendapatkan pendidikan keagamaan yang relevan, serta perlindungan hak bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjalankan ritus keagamaan dan ekspresi budaya mereka tanpa diskriminasi.

Kinerja sekolah/madrasah dalam konteks ini berfokus pada penghormatan terhadap identitas spiritual dan kultural setiap individu. Sekolah yang berkinerja baik memahami bahwa memfasilitasi hak murid untuk belajar agama sesuai keyakinannya adalah amanat undang-undang yang harus dipenuhi. Hal ini mencakup jaminan bahwa tidak ada warga sekolah yang terabaikan haknya hanya karena perbedaan keyakinan, sehingga tercipta harmoni antara kewajiban akademik dan kebutuhan spiritual setiap warga sekolah khusunya murid.

Salah satu indikator utama keberhasilan sekolah/madrasah dalam mewujudkan iklim belajar yang inklusif adalah adanya pengakuan terhadap hak sipil warga sekolah/madrasah dengan latar belakang minoritas. Sekolah yang visioner tidak hanya membiarkan keberagaman ada, tetapi secara aktif memberikan ruang bagi kelompok minoritas untuk beribadah dan berkiprah dalam berbagai kegiatan budaya yang difasilitasi sekolah/madrasah. Sekolah/madrasah yang memberikan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam organisasi maupun forum pengambilan keputusan menunjukkan bahwa sekolah tersebut telah menujukkan sikap inklusi aktif, yaitu memperlakukan dan memberikan kesempatan yang sama pun bagi murid minoritas.

Sekolah dengan kinerja sangat baik menunjukkan komitmennya melalui penyediaan sarana dan prasarana ibadah yang memadai serta integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum. Langkah nyata ini juga melibatkan penyediaan tenaga pendidik keagamaan yang kompeten dan memiliki latar belakang keyakinan yang sama dengan murid. Jika sumber daya internal terbatas, sekolah yang toleran akan membangun kemitraan strategis dengan pihak luar untuk memastikan hak pendidikan agama setiap murid tetap terpenuhi dengan baik.

Kesejahteraan warga sekolah tidak hanya dilihat dari sisi materi, seperti bagaimana kuirkulum dan isinya didesain dan diberlakukan serta dilaksanakan untuk semua murid, tetapi juga dari pemenuhan hak sipil pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) harus dipenuhi termasuk kebutuhan aspek spiritual/agama. Sekolah yang sehat memperhatikan kebutuhan PTK, terutama yang berlatar belakang minoritas, misalnya dengan memberikan hak libur pada hari besar keagamaan serta dukungan moral lainnya. Kebijakan ini memastikan bahwa seluruh warga sekolah/madrasah merasa dihargai dan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap institusi, terlepas dari latar belakang agama mereka.

Ciri yang mencolok dari sekolah yang memfasilitasi hak berbudaya adalah ketiadaan hambatan bagi warga sekolah untuk terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Setiap individu, tanpa memandang agama atau budaya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri melalui berbagai program sekolah. Iklim seperti ini menumbuhkan rasa keadilan dan sportivitas, di mana prestasi dan kontribusi menjadi tolok ukur utama dalam pemberian tanggung jawab atau apresiasi.

Untuk mennguatkan kinerja kepala sekolah/madrasah, diperlukan bukti fisik (dokumen) yang menunjukkan bahwa kebijakan inklusi tersebut benar-benar diimplementasikan. Dokumen-dokumen ini biasanya menjadi instrumen penting dalam Akreditasi atau Asesmen Nasional (khususnya pada Survei Lingkungan Belajar).

Berikut adalah contoh daftar dokumen yang dapat dijadikan bukti kinerja bahwa sekolah sudah berupaya dalam mewujudkan Iklim lingkungan belajar yang memfasilitasi hak sipil warga untuk beribadah dan berbudaya.

Daftar Dokumen Bukti Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

1.  Dokumen Perencanaan dan Kurikulum (KSP)

Dokumen ini menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi dan hak sipil telah masuk dalam poin penting (cetak biru) pendidikan di sekolah tersebut.

·         KSP (Kurikulum Satuan Pendidikan): Bagian pengorganisasian pembelajaran yang mencantumkan jadwal atau alokasi waktu untuk pendidikan agama bagi seluruh pemeluk agama di sekolah termasuk warga sekolah (murid) minoritas.

·         Rencana Kerja Tahunan (RKT) & RKAS: Bukti pengalokasian anggaran untuk kegiatan keagamaan, pemeliharaan sarana ibadah, atau peringatan hari besar berbagai agama.

2.  Dokumen Fasilitasi Pendidikan Agama dan Ibadah

Bukti nyata bahwa sekolah memfasilitasi kebutuhan spiritual murid dan warga sekolah secara adil.

·         SK Pembagian Tugas Guru: Mencantumkan nama guru agama (termasuk guru agama minoritas atau guru mitra dari luar) yang mengajar sesuai keyakinan murid.

·         Surat Perjanjian Kerja Sama (MoU): Jika sekolah tidak memiliki guru agama tertentu, dokumen kerja sama dengan rumah ibadah atau sekolah lain untuk pemenuhan hak pendidikan agama murid menjadi bukti kinerja yang sangat kuat.

·         Jadwal Kegiatan Keagamaan: Jadwal rutin ibadah bersama, seperti jadwal salat berjamaah, kebaktian mingguan, atau meditasi bersama.

3.  Kebijakan dan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah

Ini merupakan payung hukum internal yang menjamin hak sipil seluruh warga sekolah.

·         SK tentang Tata Tertib Sekolah: Dokumen yang secara eksplisit mencantumkan perlindungan terhadap hak beribadah dan larangan diskriminasi/perundungan berbasis SARA.

·         SK Penetapan Hari Libur Internal: Surat edaran atau kalender akademik sekolah yang memberikan toleransi libur atau dispensasi bagi warga sekolah yang merayakan hari besar keagamaan minoritas.

4.  Bukti Fisik Sarana dan Prasarana

Foto atau daftar inventaris yang menunjukkan fasilitas yang inklusif.

·         Laporan Inventaris Sarana Ibadah: Ketersediaan ruang ibadah (masjid/musholla, ruang kebaktian, atau ruang serbaguna untuk ibadah) beserta perlengkapannya.

·         Foto Dokumentasi: Foto keberadaan tempat ibadah atau pojok religi yang terawat dan dapat diakses oleh warga sekolah.

5.  Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Kinerja)

Catatan aktivitas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun ajaran.

·         Laporan Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK): Dokumentasi video/foto, daftar hadir, dan notulensi kegiatan perayaan berbagai agama yang diselenggarakan di sekolah.

·         Laporan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan: Bukti adanya wadah pengembangan bakat dan minat di bidang seni budaya dan agama bagi seluruh kelompok warga sekolah/madrasah.

Sekolah atau madrasah yang memiliki kinerja baik dalam menciptakan iklim lingkungan belajar adalah mereka yang mampu mengintegrasikan penghormatan hak sipil ke dalam kebijakan operasional sehari-hari di sekolah/madrasah. Ciri utamanya terletak pada keberanian sekolah untuk mengakomodasi kebutuhan ibadah secara mandiri maupun bermitra, serta konsistensi dalam memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh warga sekolah. Dengan terpenuhinya hak untuk beribadah dan berbudaya, sekolah bukan hanya mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga insan yang moderat dan menghargai martabat sesuai hak-khak sebagai sesama manusia.

Disarikan dari Pusat Penguatan Karakter (Puspeka). (2022). Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman, Nyaman, dan Inklusif: Panduan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.

Dan berberapa sumber lainnya.

Terima kasih.