Komitmen dan Kinerja Sekolah/Madrasah dalam Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Inklusif. Apa dan bagaimana bukti kinerjanya!

Pendidikan inklusif di Indonesia bukan sekadar pilihan biasa, melainkan amanat konstitusi dan regulasi yang mengikat dan sekolah harus patuh dan melaksanakannya. Kinerja sekolah/madrasah dalam menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif didefinisikan sebagai kesediaan institusi untuk menerima murid penyandang disabilitas serta kepemilikan prosedur penyesuaian layanan yang konkret. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi murid Penyandang Disabilitas, yang sekaligus juga menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin partisipasi penuh murid berkebutuhan khusus.

Implementasi kebijakan inklusif dimulai dengan sinkronisasi aturan sekolah terhadap UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sekolah/madrasah yang berkinerja baik memastikan tidak ada diskriminasi sejak dalam proses Penerimaan murid baru. Kebijakan ini menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem pendidikan yang ramah akan keberagaman, di mana setiap anak, tanpa memandang keterbatasan fisik, mendapatkan hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas di sekolah reguler terdekat.

Salah satu pilar utama dalam prosedur sekolah inklusi adalah penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) atau Individualized Education Program (IEP). PPI merupakan dokumen yang dirancang secara kolaboratif antara guru kelas, guru pembimbing khusus (GPK), dan orang tua berdasarkan hasil asesmen awal (asesmen awal/profil belajar murid). Di dalam PPI, sekolah merumuskan tujuan pembelajaran yang realistis, modifikasi kurikulum, hingga jenis media atau alat bantu yang dibutuhkan murid agar dapat mengikuti proses belajar sesuai dengan ritme dan kemampuannya masing-masing.

Kinerja sekolah yang baik tercermin dari kematangan koordinasi internal dalam menjalankan PPI tersebut. Kepala sekolah/madrasah memfasilitasi ruang diskusi antara guru wali dan tenaga ahli untuk mengevaluasi perkembangan murid secara berkala. Adanya sistem tertulis yang jelas mengenai langkah-langkah fasilitasi—mulai dari adaptasi materi ajar hingga modifikasi teknik penilaian—menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki sistem yang sustainable (berkelanjutan) dan tidak hanya bergantung pada inisiatif personal guru tertentu.

Pemahaman kolektif antara Kepala Sekolah dan tenaga pendidik mengenai prosedur penyesuaian layanan menjadi kunci keberhasilan. Merujuk pada standar inklusi, guru diharapkan mampu melakukan diferensiasi instruksional; misalnya, memberikan instruksi visual bagi murid tunarungu atau menyediakan teks braille/audio bagi murid tunanetra. Sinergi dengan orang tua/wali murid juga menjadi indikator penting, karena dukungan di rumah harus selaras dengan stimulasi yang diberikan di sekolah agar potensi murid dapat berkembang secara optimal.

Sekolah yang bekinerja efektif dalam melayani murid berkebutuhan adalah sekolah yang mampu mengelola kebinekaan dengan memberikan ruang bagi kelompok minoritas untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa rasa takut. Dengan memberikan hak yang sama untuk berkiprah dalam berbagai organisasi dan kegiatan sekolah, institusi tersebut secara tidak langsung sedang membangun karakter kewarganegaraan yang inklusif dan demokratis pada seluruh muridnya.

Keberhasilan sekolah/madrasah dalam mewujudkan lingkungan inklusif bergantung pada integrasi antara kepatuhan pada regulasi seperti Permendikbudristek dan kemauan teknis untuk menjalankan prosedur seperti PPI. Ciri sekolah yang berkinerja optimal adalah mereka yang memiliki kebijakan akomodatif yang transparan, pemahaman pendidik yang komprehensif, dan penghormatan tinggi terhadap hak asasi setiap warga sekolah. Dengan memperkuat aspek-aspek ini, sekolah akan mampu menjadi lingkungan yang mempersiapkan murid untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk.

Tabel ini dirancang untuk menunjukkan transformasi dari pendekatan konvensional (Sekolah Reguler) menuju standar kinerja yang diharapkan dalam kebijakan pendidikan inklusif (Sekolah Inklusif Berkinerja Baik).

Perbandingan Kinerja Sekolah Konvensional dan Sekolah Inklusif

No	Aspek Perbandingan	Sekolah Reguler (Konvensional)	Sekolah Inklusif Berkinerja Baik
1	Kebijakan Penerimaan	Seringkali memiliki kriteria seleksi ketat yang dapat menyaring anak dengan disabilitas sehingga terabaikan dan bahkan tidak diterima.	Memiliki kebijakan tertulis yang menjamin penerimaan murid disabilitas sesuai ketersediaan kuota dan fasilitas.
2	Pendekatan Kurikulum	Kurikulum kaku (one size fits all), semua murid harus mengejar standar yang sama.	Kurikulum fleksibel dengan adanya PPI (Program Pembelajaran Individual) yang disesuaikan profil murid ABK.
3	Prosedur Layanan	Tidak memiliki SOP khusus; Penanganan murid disabilitas bersifat insidental atau tergantung inisiatif guru.	Memiliki SOP penyesuaian layanan yang jelas, mulai dari asesmen awal hingga modifikasi materi.
4	Pemahaman Pendidik	Guru merasa hanya bertanggung jawab mengajar murid normal dan sering mengabaikan/bingung menghadapi ABK.	Guru memiliki pemahaman teknis (berdasarkan koordinasi dengan GPK) tentang cara memfasilitasi kebutuhan khusus.
5	Interaksi dengan Orang Tua	Koordinasi biasanya hanya sebatas laporan nilai akademik (Rapor umum), atau jika ada pelanggaran yang dilakukan murid.	Koordinasi intensif melalui Jurnal Hubungan/Buku Penghubung untuk menyinkronkan stimulasi di sekolah dan rumah.
6	Fasilitas dan Pemenuhan Hak Sipil	Fasilitas fisik dan sosial cenderung seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan minoritas/disabilitas.	Fasilitas adaptif (misal: ramp, teks besar, dll) dan jaminan hak beribadah serta berkiprah bagi seluruh warga sekolah.
7	Indikator Keberhasilan	Keberhasilan diukur dari nilai akademik rata-rata kelas yang tinggi.	Keberhasilan diukur dari progres individu murid dan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan tanpa diskriminasi.

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada personalisasi layanan. Sekolah reguler cenderung menuntut murid untuk beradaptasi dengan sistem sekolah, sementara Sekolah Inklusif yang Berkinerja Baik justru mengadaptasi sistem sekolah agar dapat mengakomodasi keunikan setiap murid.

Poin-poin dalam kolom sekolah inklusif yang berkinerja baik di atas merupakan bukti nyata (evidensi) yang menujukkan benar-benar sekolah dibangun untuk mengakomodir semua murid termasuk ABK.

Untuk meberikan gambaran sekolah/madrasah yang memberikan layanan secara optimal kepada murid inklusif dibuktikan dengan tersedianya beberapa Dokumen/ Bukti Kinerja di bawah ini: 

1.  Dokumen Kebijakan dan Regulasi Internal

Dokumen ini membuktikan bahwa sekolah memiliki landasan hukum tertulis untuk menerima dan melayani semua murid.

·         SK (Surat Keputusan) Penetapan Sekolah Inklusif: Surat keputusan dari Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan yang menyatakan satuan pendidikan menerima murid berkebutuhan khusus.

·         Dokumen KSP (Kurikulum Satuan Pendidikan): Pada bagian visi, misi, dan tujuan, tercantum secara eksplisit komitmen terhadap pendidikan inklusif dan ramah anak.

·         Panduan/Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB): Prosedur tertulis yang menyatakan tidak adanya diskriminasi dan kesiapan menerima murid disabilitas sesuai kuota/kemampuan sekolah.

2.  Dokumen Prosedur Penyesuaian Layanan (Teknis)

Dokumen ini membuktikan bahwa sekolah tahu apa yang harus dilakukan saat ada murid berkebutuhan khusus.

·         Dokumen PPI (Program Pembelajaran Individual): Sampel dokumen PPI/IEP untuk murid tertentu yang berisi hasil asesmen awal, profil hambatan belajar, dan target capaian yang dimodifikasi.

·         SOP Penanganan Murid Berkebutuhan Khusus: Alur koordinasi antara guru kelas, Guru Pembimbing Khusus (GPK), dan orang tua (misalnya: alur rujukan jika anak mengalami tantangan perilaku).

·         Jurnal/Notulensi Rapat Koordinasi: Catatan pertemuan rutin antara guru wali, guru mapel, dan orang tua untuk membahas perkembangan murid disabilitas.

3.  Bukti Implementasi Pembelajaran & Asesmen

Dokumen ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dijalankan di dalam kelas.

·         Modul Ajar/RPP yang Terdiferensiasi: Rencana pembelajaran yang mencantumkan modifikasi materi, media (misal: penggunaan audio untuk tunanetra), atau metode evaluasi yang berbeda bagi murid tertentu.

·         Laporan Hasil Asesmen Diagnostik: Bukti bahwa sekolah melakukan identifikasi awal (fisik, kognitif, atau psikologis) terhadap murid sebelum menyusun program belajar.

·         Instrumen Penilaian yang Dimodifikasi: Contoh soal ujian atau lembar kerja siswa yang disesuaikan tingkat kesulitannya atau formatnya (misal: huruf yang diperbesar/ large print).

4.  Bukti Fasilitasi Hak Sipil & Lingkungan Sosial

Dokumen ini membuktikan sekolah menghargai latar belakang minoritas dan hak beribadah.

·         Jadwal Penggunaan Ruang Ibadah: Pengaturan yang memberikan kesempatan bagi murid minoritas untuk beribadah sesuai keyakinannya.

·         Daftar Kepengurusan Organisasi Siswa (OSIS/MPK): Bukti adanya keterlibatan murid dari berbagai latar belakang (termasuk disabilitas atau minoritas) dalam posisi kepemimpinan atau kepanitiaan.

·         Dokumentasi Kegiatan Hari Besar Keagamaan/Nasional: Foto atau laporan kegiatan yang menunjukkan perayaan keberagaman di sekolah.

Contoh dokumen-dokumen tersebut harus dibuat dan dilaksanakan sebagai bukti kinerja sekolah/madrasah yang memfasilitasi murid berkebutuhan khusus.

Terima kasih.