APRESIASI BAGI DAERAH DENGAN NERACA PENDIDIKAN DAERAH (NPD) TERTINGGI

Pendidikan merupakan sebuah investasi yang sangat berharga bagi kelangsungan suatu negara atau bangsa. Out put pendidikan memang tidak langsung terlihat hasil atau dampaknya dalam waktu singkat, melainkan memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang bahkan mungkin hingga 20 sampai 25 tahun ke depan.

Sesuai amanat pembukaan Undang Undang Dasar 1945, alinea ke empat, bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka wajarlah jika salah satu fokus pembangunan adalah sektor pendidikan yang selanjutnya dikuatkan dalam Pasal 31 ayat 4, bahwa anggaran atau biaya bidang pendidikan yang harus disediakn pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh kurang dari 20% (dua puluh prosen) dari anggaran negara atau anggaran daerah yang harus disediakan di luar gaji pegawai dan biaya pendidikan.

Sampai saat ini pemenuhan anggaran pendidikan yang dialokasikan secara nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah memenuhi 20%, alokasi ini tentu di luar gaji dan tunjangan profesi guru.

Anggaran pendidikan secara nasional yang berasal dari APBN tahun 2019 sebesar 492,5 T atau 20% dari APBN. https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019. Lalu bagaimana dengan komitmen daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terhadap pemenuhan alokasi anggaran bidang pendidikan, sudahkah sesuai undang undang?

Besaran jumlah anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah belum tentu berdampak secara signifikan terhadap kualitas pendidikan daerah itu sendiri, karena masih banyak faktor lainnya yang menjadi turut menjadi kunci kualitas pendidikan suatu daerah. Namun terlepas dari hal tersebut, kita perlu mengapresiasi upaya dan komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang yang manaruh perhatian terhadap pembangunan bidang pendidikan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan RI yang tertuang dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2019 (https://npd.kemdikbud.go.id/) bahwa daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang Anggaran Urusan Pendidikan (Anggaran Dinas Pendidikan) di luar transfer daerah telah mencapai 20% (dua pulun prosen) sesuai ketentuan undang undang adalah sebagai mana tercantum dalam tabel di bawah ini.

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	NPD (%)	Ket.
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	29,20	Provinsi
2	Kota Yogyakarta	28,18	Kab/Kota
3	Provinsi Kepulauan Riau	25,70	Provinsi
4	Kabupaten Bekasi	25,25	Kab/Kota
5	Kota Tangerang (Banten)	24,70	Kab/Kota
6	Kabupaten Pandeglang (Banten)	24,29	Kab/Kota
7	Kota Bandung	24,08	Kab/Kota
8	Kabupaten Wonogiri	24,08	Kab/Kota
9	Kota Palembang	24,05	Kab/Kota
10	Kabupaten Subang	23,92	Kab/Kota
11	Kabupaten Tasikmalaya	23,43	Kab/Kota
12	Kabupaten Ogan Kemiring Ulu Timur	22,62	Kab/Kota
13	Kabupaten Limapuluh Kota	22,15	Kab/Kota
14	Kabupaten Mandailing Natal	22,06	Kab/Kota
15	Kabupaten Banyuwangi	22,04	Kab/Kota
16	Kabupaten Klaten	22,04	Kab/Kota
17	Kabupaten Lahat	22,00	Kab/Kota
18	Kabupaten Banyuasin	21,96	Kab/Kota
19	Kota Padang	21,37	Kab/Kota
20	Kabupaten Lebak (Banten)	21,23	Kab/Kota
21	Provinsi Sumatera Barat	20,90	Provinsi
22	Provinsi Riau	20,76	Provinsi
23	Kabupaten Ogan Ilir	20,47	Kab/Kota
24	Kota Dumai	20,33	Kab/Kota
25	Kabupaten Blora	20,27	Kab/Kota
26	Kabupaten Nganjuk	20,10	Kab/Kota

Sumber: https://npd.kemdikbud.go.id/

Berdasarkan data di atas, praktis hanya empat provinsi yang Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sesuai ketentuan, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Sementara lima kabupaten/kota yang NPD tertinggi yaitu, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang. Dan Kota Bandung.

Sebagai praktisi pendidikan, tentu Kita harus memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang sudah berupaya memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara negara yang telah bertindak atas dan untuk masyarakat sesuai perundang undangan dengan mengalokasikan anggaran daerah sebesar 20% untuk kepentingan pendidikan di tengah minimnya anggaran dan banyaknya sektor/bidang yang harus dikembangkan yang membutuhkan tidak sedikit anggaran.

Semoga komitmen pemerintah bisa bersinergi dengan seluruh stake holder pendidikan dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air guna menghasilkan output sekaligus outcome pendidikan yang memiliki daya saing dalam menghadapi tatanan dunia global.

Dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional tentu tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam menyediakan anggaran yang cukup bagi penyelenggaraan dan pengeloaan pendidikan, hal ini tentu harus pula perhatikan dan disesuaikan dengan situasi (perkembangan) zaman yang terus bergulir yang mungkin saja suatu saat anggaran 20% tidak akan ada artinya.

Untuk melihat Buku NPD setiap provinsi silahkan kunjungi link berikut: https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=bukunpd2019

Semoga bermanfaat